Bisnis Indonesia. JAKARTA: Kementerian Perumahan Rakyat menilai Indonesia berada dalam tingkatan darurat perumahan, apabila tidak segera diatasi dengan cepat dan tepat dapat menimbulkan komplikasi yang membahayakan stabilitas sosial kemasyarakatan.
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan keberadaan negara atau pemerintah untuk melakukan intervensi guna mengatasi masalah tersebut sangat diharapkan baik dalam penyediaan rumah tapak maupun rumah susun bagi masyarakat menengah dan menengah ke bawah. “Keprihatinan masyarakat Indonesia melihat potret atas ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan rumah selama satu dekade terakhir sangat masuk akal. Pasalnya jumlah rumah tangga yang tidak menghuni rumah setiap tahun bukannya menurun malahan meninggi,” kata Djan, hari ini (Senin, 05 Desember 2011 )
Selain itu, lanjutnya, kekumuhan berdasarkan data 2009 seluas 57.800 hektare dan keteraturan penataan perkotaan pun menunjukkan gejala yang semakin memprihatinkan.
Menurutnya kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan apabila disandingkan dengan upaya seluruh stakeholder setiap tahunnya yang hanya mampu menyediakan rumah tidak lebih dari 500.000 unit, sementara kebutuhan pertumbuhan per tahunnya saja mencapai 800.000 unit. “Dengan demikian, terdapat penambahan sekitar 300.000 unit rumah tangga yang tidak dapat menghuni rumah setiap tahunnya,” imbuh Djan.
Djan menuturkan pembangunan rumah sederhana sewa (rusunawa) dan rumah sederhana milik (rusunami) adalah solusi upaya pengurangan backlog rumah di kawasan perkotaan dengan konsepsi efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan dan hunian dengan pelayanan infrastruktur perkotaan, serta kemudahan aksessibilitas ke tempat bekerja.
Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan sebenarnya Indonesia sudah lama berada dalam kondisi darurat perumahan. “Kebijakan yang ada saat ini masih tambal sulam, belum secara optimal menyentuh masyarakat menengah ke bawah. Kemenpera juga belum memiliki blue print yang jelas,” kata Ali saat dihubungi Bisnis, hari ini.
Ali menuturkan sudah saatnya Kemenpera menyusun blue print dan mengumpulkan land bank (bank tanah) menyusul terbatas dan tingginya harga lahan yang ada. “Harus terbentuk bank tanah apabila program perumahan rakyat ingin berhasil, kalau tidak ada pasti program itu akan gagal,” imbuhnya. Terakhir, imbuhnya, Kemenpera memosisikan kembali Perum Perumnas sebagai badan otonom perumahan yang memfokuskan pada pengadaan perumahan rakyat.
Widget by [ Zein Property ]
No comments:
Post a Comment
Satu komentar dari Anda sangat berharga bagi kami