Sejumlah pengembang melalui Real Estate Indonesia (REI) meminta pemerintah melanjutkan pemberlakuan kebijakan fasilitas likuiditas pemilikan perumahan (FLPP) karena akan membantu percepatan penyerapan unit rumah sederhana di Tanah Air. Saat ini FLPP telah berhenti, menyusul tidak berlanjutnya kesepahaman program yang dikenal dengan Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO) antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan dunia perbankan nasional.
Ketua Umum DPP REI, Setyo Maharso, ditemui di sela Pertemuan Nasional DPP REI dengan DPD REI se-Indonesia di Surabaya, Rabu (11/1/2012), mengatakan, sampai sekarang Kementerian Perumahan Rakyat dan kalangan perbankan belum membuat kesepakatan baru atau PKO Program FLPP tahun 2012. "Faktor penyebabnya didasari permintaan Kementerian Perumahan Rakyat agar suku bunga FLPP masa 2012 bisa turun seiring penurunan BI Rate dan pinjaman perbankan secara umum," ujarnya.Bahkan, lanjut Setyo, sampai saat ini sejumlah kalangan perbankan di penjuru Nusantara sebagai penyalur program FLPP masih melakukan penghitungan atas suku bunga yang akan diterapkan dan melibatkan Kementerian Perumahan Rakyat. "Padahal, FLPP sangat ideal bagi masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah antara Rp 1,5 juta - Rp 2,5 juta per bulan," katanya.
Selain itu, rinci dia, awalnya FLPP didesain pemerintah untuk menggantikan kebijakan sebelumnya yang berbasis pada subsidi uang muka atau pun selisih suku bunga bagi proses realisasi kredit kepemilikan rumah (KPR). "Khususnya jenis rumah sederhana sehat (RSh) atau kini dikenal rumah sederhana tapak (RST)," paparnya.
Setyo mengaku sangat menyayangkan Program FLPP di Indonesia berhenti begitu saja. Padahal, kata dia, selama ini penerapannya banyak diminati pasar perumahan di Tanah Air. "Walau penyerapan fasilitas subsidi banyak mengalami kendala yang dipicu permasalahan teknis. Kami yakin, FLPP tetap menarik bagi pasar. Bahkan, bisa menekan angka backlog yang mencapai 13,4 juta unit per tahun 2011," ucapnya.
Senada dengan Setyo, Wakil Koordinator REI Regional II Jawa-Kalimantan, Mochamad Rudiansyah, menambahkan keberlanjutan FLPP sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Apalagi, sampai sekarang masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni," ujarnya.
Sumber : Kompas.com
Selain itu, rinci dia, awalnya FLPP didesain pemerintah untuk menggantikan kebijakan sebelumnya yang berbasis pada subsidi uang muka atau pun selisih suku bunga bagi proses realisasi kredit kepemilikan rumah (KPR). "Khususnya jenis rumah sederhana sehat (RSh) atau kini dikenal rumah sederhana tapak (RST)," paparnya.
Setyo mengaku sangat menyayangkan Program FLPP di Indonesia berhenti begitu saja. Padahal, kata dia, selama ini penerapannya banyak diminati pasar perumahan di Tanah Air. "Walau penyerapan fasilitas subsidi banyak mengalami kendala yang dipicu permasalahan teknis. Kami yakin, FLPP tetap menarik bagi pasar. Bahkan, bisa menekan angka backlog yang mencapai 13,4 juta unit per tahun 2011," ucapnya.
Senada dengan Setyo, Wakil Koordinator REI Regional II Jawa-Kalimantan, Mochamad Rudiansyah, menambahkan keberlanjutan FLPP sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Apalagi, sampai sekarang masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni," ujarnya.
Sumber : Kompas.com
Widget by [ Zein Property ]
No comments:
Post a Comment
Satu komentar dari Anda sangat berharga bagi kami